Langsung ke konten

BULGARIA

Ringkasan tentang Bulgaria

Ringkasan tentang Bulgaria

Saksi-Saksi Yehuwa sudah ada di Bulgaria sejak 1888. Badan hukum mereka terdaftar secara resmi pada 1938, namun dihapus saat Bulgaria dipimpin oleh komunis pada 1944. Para Saksi mengalami pelarangan ketat sampai 1991, saat badan hukum mereka, Asosiasi Kristen Saksi-Saksi Yehuwa, kembali diresmikan. Namun pada 1994, setelah timbul kampanye yang memfitnah agama-agama ”non-tradisi” dan dibentuknya undang-undang baru yang sangat membatasi, Saksi-Saksi Yehuwa dan beberapa agama minoritas lain kehilangan status hukum mereka. Setelah itu, polisi menangkap para Saksi, menghentikan pertemuan ibadah mereka, serta menyita bacaan mereka. Pengadilan Bulgaria tidak memberikan perlindungan apa-apa.

Setelah menempuh berbagai proses hukum yang melelahkan, Saksi-Saksi Yehuwa mengajukan ini ke Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR). Pada 1998, 2001, dan 2004, ECHR menerima penyelesaian damai antara Saksi-Saksi Yehuwa dengan pemerintah Bulgaria. Setelah penyelesaian tersebut, pemerintah Bulgaria mendaftarkan ulang Saksi-Saksi Yehuwa sebagai agama resmi. Hal ini memperkuat hak mereka untuk beribadah dengan bebas, termasuk hak untuk tidak ikut wajib militer dengan alasan hati nurani, hak untuk melakukan pelayanan masyarakat lainnya, dan hak untuk menyampaikan keyakinannya tanpa gangguan.

Saksi-Saksi Yehuwa di Bulgaria bersyukur bisa menikmati kebebasan beragama dan bisa menjalankan aktivitas agama mereka tanpa gangguan. Meski begitu, karena menyalahgunakan peraturan setempat, beberapa kota membatasi penginjilan Saksi-Saksi Yehuwa dan tidak memberikan izin untuk mendirikan Balai Kerajaan. Selain itu, beberapa orang di kota itu menyerang dan melakukan kekerasan kepada para Saksi. Meski ada penegak hukum yang membantu para Saksi, umumnya mereka tidak memproses para penyerang atau melindungi korban kekerasan. Saksi-Saksi Yehuwa berulang kali menemui pihak berwenang di Bulgaria untuk menyelesaikan masalah ini, dan kasus mengenai izin mendirikan Balai Kerajaan sekarang ini tertahan di ECHR.