Pengadilan tinggi Ukraina menegaskan bahwa mereka yang menolak wajib militer karena alasan hati nurani berhak memilih dinas alternatif meskipun sedang terjadi konflik. Keputusan ini sangat berpengaruh terhadap hak asasi di Ukraina dan negeri-negeri lainnya.

Seorang Saksi Yehuwa yang bernama Vitaliy Shalaiko dituduh menghindari dinas militer saat sedang terjadi konflik. Saat dipanggil untuk dinas militer, dia meminta dinas alternatif. Pengadilan negeri dan tingkat banding membebaskannya dari tuduhan. Tapi, jaksa penuntut naik banding ke Pengadilan Tinggi untuk Kasus Perdata dan Pidana Ukraina. Pada 23 Juni 2015, permohonan banding jaksa ditolak. Dengan begitu, pengadilan tinggi meneguhkan keputusan pengadilan-pengadilan sebelumnya.

Pengadilan tinggi menegaskan bahwa ”pengadilan negeri sudah benar karena mengikuti ketentuan Konvensi Eropa Mengenai Hak Asasi Manusia dan keputusan Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia”. Pengadilan tinggi juga setuju dengan pengadilan negeri karena telah memakai kasus Bayatyan v. Armenia sebagai dasar untuk membuat keputusan. Kasus Bayatyan v. Armenia diputuskan oleh Dewan Agung di Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia pada 7 Juli 2011. Keputusan bersejarah ini menyatakan bahwa mereka yang menolak wajib militer karena tulus menjalankan agamanya dilindungi oleh Konvensi Eropa Mengenai Hak Asasi Manusia Pasal 9. Dalam kasus Vitaliy Shalaiko, pengadilan tinggi Ukraina meneguhkan bahwa hak penolak wajib militer atas dasar hati nurani dilindungi bahkan saat sedang terjadi konflik. Keputusan pengadilan tinggi ini tidak dapat diganggu gugat.

Keputusan ini membuat Vitaliy Shalaiko lega. Dia berkata, ”Saya mengerti negeri saya ingin melindungi warga dengan adanya lebih banyak tentara saat konflik terjadi. Tapi hati nurani saya terganggu kalau saya ikut dinas militer. Saya bersedia menggantinya dengan dinas alternatif. Saya bersyukur karena pengadilan mengakui bahwa alasan saya menolak dinas militer adalah karena saya tulus menjalankan agama saya.”

Ribuan Saksi Yehuwa di seluruh Ukraina juga mengalami hal yang sama. Tapi sekarang, keputusan untuk kasus Vitaliy Shalaiko bisa digunakan oleh mereka yang juga dituduh melakukan tindak kriminal dengan menghindari dinas militer.

Vadim Karpov, yang adalah pengacara Vitaliy Shalaiko, mengatakan, ”Intinya, pengadilan tinggi menjelaskan bahwa Pak Shalaiko sebagai Saksi Yehuwa tidak bisa dituntut karena menolak dinas militer. Bahkan di negeri seperti Ukraina yang sedang perang dan kacau, hukum internasional tentang kebebasan beragama dan berhati nurani tetap perlu dijalankan.”

Pengadilan-pengadilan Ukraina mengakui bahwa menolak dinas militer karena alasan hati nurani adalah hak asasi yang perlu dilindungi bahkan saat terjadi konflik. Mereka menolak dinas militer ini bukan karena sengaja menghindarinya. Mereka juga bukan ancaman bagi kepentingan dan keamanan negara. Dengan meneguhkan keputusan dari pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, pengadilan tinggi telah menjunjung hak asasi seluruh masyarakat Ukraina. Ukraina telah menjadi contoh bagi negeri-negeri yang masih menghukum orang-orang yang menolak wajib militer karena alasan hati nurani.